Masalah Kependudukan

PERMASLAHAN PENDUDUK INDONESIA

Permasalahan penduduk diIndonesia dibagi menjadi 2 macam :

1.Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif 

•     Jumlah Penduduk Besar

     Indonesia merupakan negara terpadat ke empat di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia sangatlah tinggi. Dari hal itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil, diantaranya seperti :

1)     Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.
2)     Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.

Selain manfaat yang diperoleh, indonesia juga mempunyai masalah yang cukup rumit dengan padatnya jumlah penduduk itu. Yaitu:

1)     Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup penduduknya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.
2)    Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

     Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.

     Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi (km2). Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.

2.     Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

•     Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah

Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat:
1)Angka Kematian
2)Angka Harapan Hidup

     Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi  dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

•    Tingkat Pendidikan yang Rendah

     Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan  berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakuka oleh pemerintah membawa dampak positif yang  signifikan  terhadap kesejahteraan penduduk.

•   Tingkat Kemakmuran yang Rendah

      Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. 

3.    UPAYA-UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN 

    Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah:

1.    Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB).

2.    Persebaran dan Kepadatan penduduk diatasi dengan:
a.    Program Transmigrasi
b.    Pembangunan lebih intensif di Kawasan Indonesia Timur.

3.    Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan:
a.    Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

       dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
b.    Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin

4.    Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan:
a.     Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di

        Indonesia.
b.    Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

c.    Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik

       pemerintah
d.    Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja
e.    Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga

       pemerintah

5.    Tingkat  pendapatan yang rendah diatasi dengan:
a.    Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembang- nya

       usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.

b.    Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih

       banyak menyerap tenaga kerja.

c.    Penyederhanaan birokrasi dalam   perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas

       umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.